Gubernur BI: Permintaan Kredit Belum Kuat, Pengusaha Masih Wait and See

BANK Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan pada September 2025 tumbuh 7,7 persen secara tahunan. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan pada Agustus 2025 nan tumbuh 7,56 persen year on year. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan posisi tersebut menunjukkan permintaan angsuran tetap belum kuat.

“Permintaan angsuran belum kuat, dipengaruhi oleh sikap pelaku upaya nan tetap wait and see, optimasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku kembang angsuran nan tetap relatif tinggi,” kata Perry dalam konvensi pers daring pada Rabu, 22 Oktober 2025. Perrymenjelaskan, permintaan angsuran nan tetap minim itu tercerminkan dari akomodasi pinjaman nan belum dicairkan atau undisbursed loan.

Pada September 2025, nilai undisbursed loan mencapai Rp 2.374,8 trilun alias setara 22,54 persen dari plafon angsuran nan tersedia. Undisbursed loan ini utamanya berasal dari segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, serta dengan jenis angsuran modal kerja.

Sementara itu, dari sisi penawaran, BI mencatat kapabilitas pembiayaan bank cukup memadai. Hal ini ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) dan DPK nan tumbuh seiring dengan ekspansi finansial pemerintah, termasuk penempatan biaya pada beberapa bank negara. Adapun rasio ALDPK tercatat sebesar 29,29 persen dan DPK tumbuh sebesar 11,18 persen year on year pada September 2025.

BI mencatat angsuran modal dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 3,37 persen year on year dan 7,42 persen yoy. Kemudian, pertumbuhan angsuran investasi mencapai 15,18 persen yoy. Sementara itu, angsuran UMKM dan pembiayaan syariah masing-masing tumbuh sebesar 0,23 persen dan 7,55 persen yoy.

Menurut Perry, minat penyaluran angsuran perbankan pada umumnya cukup baik. “Sebagaimana tercerminkan pada persyaratan pemberian angsuran alias lending requirement nan cukup longgar, selain pada segmen angsuran konsumsi dan UMKM seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah akibat angsuran pada kedua segmen tersebut,” ucap Perry.

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan biaya sebesar Rp 200 triliun di lima bank negara. Kementerian Keuangan berambisi penempatan biaya di perbankan bisa mendorong pertumbuhan angsuran hingga 10 persen. Sejauh ini, realisasi penyerapan biaya nan ditempatkan di bank negara cukup menggembirakan.

“Kalau pada Agustus pertumbuhan angsuran tetap 7 persen, di akhir tahun ini kami harapkan bisa menuju 10 persen. Dampaknya bakal terasa pada angsuran modal kerja, konsumsi, dan investasi, nan akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan PDB kuartal IV,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam media briefing di instansi Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 9 Oktober 2025.