Ingin Buka 10 SPBU Baru, BP-AKR Minta Kuota Impor BBM Ditambah

PRESIDEN Direktur BP-AKR Vanda Laura mengungkapkan perusahaannya tengah menghadapi krisis stok BBM. Kondisi ini sudah terlihat sejak Juni 2025 sehingga BP-AKR langsung mengusulkan permohonan penambahan kuota impor kepada pemerintah.

Namun, kata Vanda, hingga sekarang permintaan tersebut belum mendapat tanggapan sesuai harapan. Menurut Vanda, pada Juli 2025 BP-AKR hanya menerima izin impor sebesar 110 persen dari volume penjualan tahun 2024.

“Kalau hanya 110 persen, tentu tidak cukup. Apalagi kami berencana membuka 10 SPBU baru hingga akhir tahun ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapa di Komisi XII DPR, Rabu, 1 Oktober 2025.

Vanda mengatakan tambahan kuota impor sangat krusial untuk mendukung rencana ekspansi jangka panjang. Hingga 2030, BP-AKR menargetkan bisa mengoperasikan total 250 SPBU di Indonesia. Adapun saat ini BP-AKR mengoperasikan 107 SPBU nan tersebar di beragam wilayah.

“Kami berambisi kuota impor bisa ditingkatkan lebih dari 10 persen dari tahun sebelumnya, lantaran investasi nan kami lakukan tentu diharapkan bisa berputar kembali menjadi investasi berikutnya,” ujar dia.

Saat ini, stok BBM di jaringan SPBU BP-AKR semakin menipis. Vanda mengakui hanya tersisa 1 hingga 2 SPBU nan tetap menjual bensin. Ia memprediksi stok untuk dua SPBU itu hanya cukup untuk sebulan ke depan.

Vanda menambahkan, saat ini BP-AKR terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Ia berkomitmen untuk mengikuti pengarahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk bekerja-sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan BBM.

Sebelumnya, Wakil Direktur Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan dua SPBU swasta, ialah Shell dan BP-AKR bermufakat menyerap BBM base fuel nan diimpor oleh Pertamina.

Kesepakatan awal sempat dicapai pada Jumat, 26 September 2025. Namun, setelah dilakukan uji coba terhadap produk, keduanya memutuskan membatalkan kerja sama.

“Sebelum jam 6 sore kemarin, AKR sudah menyatakan tidak lanjut. Lalu, setelah obrolan lebih lanjut, Vivo juga membatalkan pada pukul 19.40 WIB. APR (joint venture BP-AKR) pun akhirnya tidak melanjutkan,” ujar Achmad.

Ia menjelaskan, argumen utama batalnya kesepakatan adalah kandungan etanol dalam base fuel nan diimpor Pertamina. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap kargo dari MT Sakura, ditemukan kandungan etanol 3,5 persen. Meski nomor tersebut tetap di bawah pemisah maksimal 20 persen nan diperbolehkan regulasi, kata Achmad, keberadaan etanol tetap membikin SPBU swasta enggan melanjutkan pembelian.

Dengan demikian, hingga saat ini tidak ada satu pun SPBU swasta nan menyerap base fuel Pertamina. “Teman-teman SPBU swasta menyampaikan siap bermusyawarah untuk kargo berikutnya, asalkan kontennya sesuai spesifikasi masing-masing merek. Karena beda merek, beda spesifikasi,” kata Achmad.

Selain rumor kandungan etanol, Pertamina juga membahas sejumlah aspek teknis dan komersial dengan SPBU swasta, antara lain skema transaksi, jumlah base fuel nan dibutuhkan, serta skema komersial dengan pola cost plus fee.

Skema importasi BBM base fuel oleh Pertamina merupakan salah satu kesepakatan nan dicapai antara Kementerian ESDM, badan upaya swasta dan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM di pom bensin milik swasta. Kesepakatan itu diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, setelah menggelar pertemuan dengan perwakilan badan upaya swasta pada Jumat, 19 September 2025.

Dari hasil pertemuan itu, Bahlil mengatakan Pertamina sepakat menjual produk base fuel alias bahan baku BBM nan belum dicampur kepada SPBU swasta. “Artinya nan disalurkan belum dicampur-campur. Jadi dicampurnya di masing-masing tangki milik SPBU. Ini sudah disetujui, ini solusinya,” kata Bahlil. 

Bahlil menjelaskan, terdapat empat poin utama hasil kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta. Pertama, SPBU swasta wajib membeli pasokan dari Pertamina dengan skema base fuel. Jika sebelumnya Pertamina menawarkan produk BBM siap pakai, sekarang nan dijual adalah bahan bakunya.

Kedua, untuk menjamin mutu, bakal dilakukan pemeriksaan berbareng sebelum pengiriman oleh surveyor nan disepakati kedua belah pihak. Ketiga, Bahlil menekankan sistem harganya kudu adil. “Pertamina maupun swasta wajib membuka pembukuan agar tidak ada pihak nan dirugikan,” ujarnya.

Keempat, Bahlil melanjutkan, kesepakatan ini bertindak mulai hari ini dan bakal ditindaklanjuti setelah rapat teknis. Pemerintah menargetkan dalam tujuh hari ke depan pasokan BBM hasil skema ini sudah bisa masuk ke Indonesia.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan kondisi stok BBM di Pertamina tetap aman. Cadangan saat ini cukup untuk 18 hingga 21 hari. “Stok persediaan BBM itu 18 sampai 21 hari, clear. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu ada keraguan. Hanya memang, untuk SPBU swasta cadangannya sudah menipis,” ujarnya.

Pilihan Editor: