Mendagri Hadiri Penyerahan Kapal Kesehatan Baznas ke Talaud dan Sangihe

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menyaksikan penyerahan dua unit kapal jasa kesehatan bergerak Rumah Sehat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud dan Pemkab Kepulauan Sangihe.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas, Noor Achmad, berbareng Mendagri, kepada Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, dan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (23/10).

Kapal jasa kesehatan ini diharapkan dapat memperkuat akomodasi dan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, sekaligus membantu menurunkan nomor kematian ibu dan bayi saat persalinan nan tetap menjadi tantangan di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan bahwa support kapal tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan beberapa tahun lampau ke wilayah Talaud dan Sangihe nan juga dihadiri oleh Ketua Baznas dan Menko Polhukam saat itu. Pada kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan bakal jasa kesehatan nan lebih memadai.

"Alhamdulillah hari ini, sudah lama nan mau diserahkan tapi lantaran waktu kita enggak pas terus, hari ini akhirnya diserahkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Baznas dan kemudian mudah-mudahan ini dapat berfaedah bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10).

Di samping kapal, Baznas juga menyalurkan support operasional senilai Rp1 miliar untuk mendukung aktivitas pelayanan kesehatan melalui kapal tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Tito juga memaparkan peran BNPP dalam mengelola area perbatasan, menyelesaikan pemisah wilayah negara, serta mengoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan. Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di perbatasan turut merasakan kehadiran negara.

Dalam aspek pembangunan, banyak perihal nan dapat dioptimalkan BNPP, salah satunya mendorong terciptanya sentra ekonomi di wilayah perbatasan. Menurutnya, perihal tersebut telah dilakukan dengan baik di sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Skouw Jayapura dan PLBN Sota Merauke.

"Dan itu terjadi seperti di Papua Nugini. Itu perbatasan kita di Skouw misalnya di Jayapura kemudian di Merauke, di Sota itu ekonomi kita mendominasi. Sehingga sahabat-sahabat kita nan dari Papua Nugini shopping di tempat kita," sambung dia.

Capaian tersebut, imbuh Tito, merupakan perihal positif lantaran menunjukkan posisi Indonesia nan lebih maju dan dominan. Hal ini diyakini secara tidak langsung bakal meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.

Dengan demikian, rasa nasionalisme tersebut juga bakal memperkuat sistem pertahanan negara, terutama terhadap potensi penyelundupan dari luar.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa BNPP bakal terus menghimpun aspirasi dan kebutuhan wilayah perbatasan melalui pertemuan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Rapat koordinasi nasional BNPP rencananya bakal digelar pada pertengahan November 2025 untuk membahas rencana pembangunan dan penguatan wilayah perbatasan.

"Kita shopping dulu masalahnya. Belanja masalahnya kudu bottom-up artinya apa usulan dari daerah, usulan-usulan wilayah itu memerlukan apa. Setelah itu kita sesuaikan cek bener enggak dan setelah itu baru kita bakal membikin cetak biru untuk pembangunan (daerah perbatasan)," tandas Tito.

Sebagai informasi, usai aktivitas penyerahan Mendagri berbareng Ketua Baznas meninjau langsung dua unit kapal jasa kesehatan. Tito juga menyempatkan diri berinteraksi dengan tenaga medis dan mencoba beberapa akomodasi kesehatan nan tersedia di kapal untuk memastikan kesiapan pelayanan kepada masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi.

(rir)