Soal Al Khoziny Dibantu APBN, Purbaya: Kalau Masuk Akal Dieksekusi

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menunggu proposal perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia mengatakan proposal tersebut nantinya bakal dievaluasi, apakah pembaharuan pesantren ini bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias tidak.

Purbaya menyebut belum bisa memutuskan perbaikan pondok pesantren itu menggunakan anggaran negara. Terlebih, hingga sekarang dia belum menerima proposal soal usulan ini. “Nanti kami diskusikan. Saya belum lihat proposalnya. Kalau masuk logika ya kami eksekusi,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Mandiri II Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Meski begitu, Purbaya menyatakan biaya untuk memperbaiki satu gedung pondok pesantren tidaklah mahal. Jikanantinya pembaharuan ini bakal menggunakan APBN, kata dia, itu bukanlah sesuatu nan membebani finansial negara.

Adapun usulan merenovasi Pondok Pesantren Al Khoziny itu diutarakan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia apalagi mengusulkan membangun kembali pesantren ini sedari awal daripada hanya renovasi, agar pondasi bangunannya menjadi kokoh.

Menurut Dody, kalkulasi total anggaran tetap dibahas berbareng pihak terkait. Namun, terbuka opsi pembangunan ulang tersebut menggunakan biaya APBN. “Kemarin saya ke sana, gedung nan warna hijau itu mesti lebih murah jika dirobohkan. Ya dibangun baru dari nol, daripada kita tambal sulam,” kata Dody usai berjumpa Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung pemakaian APBN untuk membangun pondok pesantren di Indonesia. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengusulkan perihal itu saat mengevaluasi kejadian ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny nan menewaskan 67 orang.

Sarmuji mengatakan support untuk pesantren kudu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam beleid itu, negara wajib mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk kepentingan pendidikan. "Kami mendorong pemberian support ke pesantren bukan saja ketika terjadi bencana, tetapi bisa masuk dalam skema biaya pendidikan 20 persen APBN," kata Sarmuji saat dihubungi pada Senin, 13 Oktober 2025.

Menurut Sarmuji, saat ini alokasi APBN belum merata ke hingga pesantren. Ia memandang tetap banyak pesantren nan memperkuat dengan biaya swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela. Sehingga, kata Sarmuji, negara perlu datang secara berkepanjangan bukan hanya saat ada kejadian insidental seperti robohnya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemakaian APBN untuk memperbaiki gedung pondok pesantren ini kudu dipelajari dengan matang. “Pasca-kejadian kemarin kan muncul beberapa pemikiran. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu berasal dari pembiayaan dari APBN,” ucapnya usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Ahad malam, 12 Oktober 2025.

Prasetyo mengatakan pertimbangan menggunakan APBN lantaran berangkaian dengan jumlah pondok pesantren nan ada di Tanah Air. Ia menyebut perlu memastikan pondok pesantren mana saja nan menjadi prioritas dalam revitalisasi ini. “Itu sedang dicoba dipelajari,” katanya.

Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan pendataan dan inventarisasi gedung pondok pesantren untuk diperiksa keamanan gedungnya. “Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk melakukan cek lapangan, ke setiap pondok pesantren, untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan bentuk itu betul-betul terjamin keamanannya. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin,” ujar Prasetyo.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.