DPR Bikin Aplikasi Khusus Reses Anggota Dewan, Curhat Kadang Nombok

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Perwakilan Rakyat RI alias DPR tengah menyiapkan aplikasi unik berkarakter publik berisi laporan setiap personil majelis nan tengah menjalani masa reses berjumpa masyarakat di wilayah pemilihan (dapil).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan kapan aplikasi itu rampung dan bisa digunakan. Namun, menurutnya, aplikasi laporan reses tengah dikebut dalam waktu dekat.

"Saya lagi uberin, besok [red:hari ini] saya mau rapat lagi nih. Supaya kelak itu udah mulai bisa lah di-upload-upload gitu loh," kata Dasco saat dihubungi, Senin (13/10).

Lewat aplikasi itu, terang dia, setiap personil DPR kudu melaporkan aktivitas reses mereka. Nantinya, masyarakat dapat memandang hasil laporan tersebut, sembari dipantau oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Dan itu kan langsung satu akun satu personil DPR. Jadi jika masyarakat pengen buka, ketik misalnya tinggal Sufmi Dasco, gitu. Jadi tinggal buka, dilihat. Dan itu juga kelak bakal dimonitor oleh MKD kita minta," katanya.

Dasco memahami pihaknya selama ini tak bisa mengukur aktivitas nan kudu dilakukan personil DPR saat reses. Pasalnya, tak ada parameter unik arti menyerap aspirasi personil DPR saat reses.

Dia bilang meski menggunakan istilah menyerap aspirasi, masyarakat kerap menggunakan momentum tersebut untuk meminta bantuan, seperti membangun akomodasi umum, termasuk duit saku untuk tim pemenangan.

"Termasuk juga personil DPR ini kan punya tim sukses nih, nan enggak digaji tapi dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, mereka nan koordinir di wilayah dan kudu juga dikasih duit saku, misalnya gitu loh," kata Dasco.

Dengan tuntutan masyarakat nan sedemikian besar, Dasco mengatakan personil DPR justru kerap nombok alias mengeluarkan biaya pribadi.

"Lah, ini kadang-kadang personil DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh. Nah, sehingga kemudian kita gak bisa masukin ini kegiatan, misalnya nan kayak untuk ini dibakukan di aplikasi, gitu loh," katanya.

Reses adalah masa saat personil DPR tak melakukan aktivitas sidang di kompleks parlemen. Sebagai gantinya, mereka bakal kembali ke dapil mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga hormat sosial (baksos).

Total ada 84 dapil di seluruh Indonesia nan diwakili 580 personil DPR. Reses dilakukan biasanya antara 4-5 kali dalam setahun dan dananya bakal diterima dalam setiap kali masa reses tersebut.

Per Mei 2025, DPR telah mengalokasikan biaya reses setiap personil DPR sebesar Rp702 juta. Jumlah itu bertambah dari periode DPR sebelumnya sebesar Rp400 juta.

Dasco mengatakan kenaikan itu imbas komponen, kegiatan, dan jumlah titik kunjungan personil DPR nan bertambah di wilayah pemilihan (dapil) mereka. Hanya saja,Dasco tak merinci perbedaannya.

"Kemudian ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses sehingga menyebabkan dia jadi Rp702 juta," kata Dasco saat dihubungi Sabtu (11/10).

(gil/gil)

[Gambas:Video CNN]