Keracunan MBG Terus Terjadi, YLKI: Kualitas Tak Jadi Prioritas

KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Niti Emiliana mengatakan munculnya ribuan kasus keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi catatan keamanan dari Program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Niti mengatakan sejak diluncurkan awal tahun ini, sudah ada lebih dari 11 ribu kasus keracunan MBG akibat nihilnya sertifikasi higienis dan sanitasi.

Kondisi ini, menurut Niti, menjadi tanda bahwa Badan Gizi Nasional hanya mengejar kuantitas. “Ini menjadi catatan bahwa kualitas tidak menjadi prioritas dalam program ini. Keracunan ini bakal menjadi parameter keberhasilan dan kegagalan,” katanya dalam konvensi pers di Kantor YLKI, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025. 

Menurut Niti, program MBG semestinya tak sekadar memberikan makanan kepada siswa, tapi memastikan santapan itu mendatangkan manfaat. Fenomena keracunan ini menjadi tanda bahwa program MBG tak memberikan perbaikan gizi dan kesejahteraan manusia. “Judulnya saja makanan bergizi, nan kudu disiapkan diberikan adalah program makanan nan betul-betul bergizi,” kata dia. 

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tiga provinsi dengan korban kasus keracunan MBG terbanyak. Jumlah korban masing-masing mencapai ribuan. Berdasarkan catatan JPPI, jumlah korban keracunan proyek MBG per 12 Oktober 2025 menembus 11.566 anak.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji merincikan andaikan dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat dengan 4.125 korban. Kemudian disusul Jawa Tengah sejumlah 1.666 korban dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.053 korban. Sementara itu di Jawa Timur tercatat ada 950 korban dan Nusa Tenggara Timur sejumlah 800 korban.

“Setiap sendok nasi dari MBG nan berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” kata Ubaid melalui keterangan tertulis pada Senin, 13 Oktober 2025.

Selama sepekan terakhir, terdapat 1.084 korban keracunan baru. Angka itu didasarkan pada pemantauan JPPI berbareng relawan di beragam wilayah Indonesia pada periode 6-12 Oktober 2025. 

JPPI menilai Badan Gizi Nasional (BGN) telah kandas menjalankan prinsip dasar tata kelola, ialah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. “Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung norma nan jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan nan belum matang,” ujar Ubaid.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.