Pemerintah Diminta Buka Keran Impor Gas untuk Cukupi Kebutuhan Industri

Sedang Trending 2 hari yang lalu

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pemerintah membuka opsi impor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Usulan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, dalam focus group discussion berbareng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian.

“Mudah-mudahan tahun depan jika misalnya kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri terbatas, Pak Dirjen (Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM), pelaku industri ini dimungkinkan untuk boleh mengimpor gas,” kata Saleh di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025. Saleh mengatakan opsi impor ini unik untuk memenuhi kebutuhan industri, dan bukan untuk importir umum.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Saleh mengungkap bahwa pelaku industri selama ini mengalami keterbatasan suplai gas. Pasalnya, kata dia, para pengusaha hanya mendapatkan 60 persen suplai gas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari total kebutuhan mereka.

Adapun pemerintah telah menetapkan skema baru HGBT bagi tujuh sektor industri, mencakup pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. HGBT gas bumi untuk bahan bakar ditetapkan sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit), sedangkan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU.

“Tetapi di dalam pelaksanaannya, kawan-kawan industri ini hanya mendapatkan 60 persen suplai gas nan HGBT. Sisanya kawan-kawan ini kudu membeli dengan nilai pasar US$ 16,77,” ujar Saleh. Dia menilai, keterbatasan gas ini bakal berakibat terhadap melemahnya daya saing industri dalam negeri. Saleh pun menekankan pentingnya keberlangsungan industri untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi permintaan itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laode Sulaeman menyatakan pemerintah bakal menampung usulan dari pelaku industri. Namun demikian, kata dia, pemerintah saat ini sedang menahan impor untuk mendukung ketahanan energi.

Menurut Laode, salah satu opsi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri adalah dengan melakukan swap pasokan gas nan bakal diekspor. “Kalau sewaktu-waktu kita butuh LNG (gas alam cair), kami belokkan dulu ke dalam negeri untuk menambal kebutuhan tambahan dari dalam negeri,” kata dia kepada wartawan di Menara Kadin seusai acara.

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis