Pencairan Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih Tunggu Musyawarah Desa

MENTERI Koperasi Ferry Juliantono menyatakan sebanyak seribu Koperasi Desa Merah Putih sudah mengusulkan proposal pinjaman biaya operasional kepada bank pelat merah.

“Sudah mengajukan, tapi proses pencairannya tetap kudu melalui sistem musdesus (musyawarah desa khusus),” kata Ferry kepada wartawan di instansi Kementerian Koperasi, Senin, 22 September 2025.

Ferry berambisi musyawarah desa unik bisa dilaksanakan serentak agar bank BUMN bisa langsung mencairkan pinjaman. Politikus Gerindra itu berjanji musyawarah desa unik bisa dilaksanakan secara maksimal hingga akhir tahun ini. Sebab, Ferry mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar program koperasi tersebut bisa sesegera mungkin menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kota dan desa. 

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berjanji  menggelar musyawarah desa unik serentak dalam kurun waktu dua hari. Yandri mengatakan saat ini kementeriannya sedang menginventarisasi potensi desa. Ia membagi kategori desa menjadi tiga tipe, ialah desa mandiri, desa maju, desa berkembang, dan desa tertinggal. 

Setelah selesai mengurus pencairan biaya seribu koperasi tersebut, Yandri mengatakan bakal konsentrasi pada pengajuan pinjaman terhadap desa berdikari nan berjumlah sebanyak 20.503 desa. Setelahnya, Yandri bakal beranjak kepada desa maju dengan jumlah sekitar 23 ribu desa.

Adapun kategorisasi desa tersebut, kata Yandri, krusial dilakukan untuk menentukan potensi upaya koperasi. “Termasuk besarnya gudang, kemudian apa nan bakal dibisniskan,” kata dia. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya nan dipinjamkan oleh Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara berasal dari alokasi saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 senilai Rp 16 triliun dan burden sharing senilai Rp 200 triliun. Dengan skema nan ada, kata Kartika, himbara bisa secepatnya mencairkan biaya pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih.