Purbaya Ungkap Alasan Prabowo Ragu Tambah TKD ke Pemda

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tuntutan sejumlah gubernur untuk menambah biaya transfer ke wilayah (TKD). Ia mengungkap sebetulnya pemerintah pusat tetap ragu untuk menambah anggaran lantaran menganggap tetap ada penyimpangan penggunaan anggaran.

Pernyataan itu diungkap bendaharawan negara saat melakukan rapat secara hibrida dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah, Senin, 20 Oktober 2025. Menkeu menyatakan beberapa waktu lampau ada 18 gubernur datang ke kantornya meminta TKD ditambah.

“Sebenarnya jika saya mau saja menaikkan. Cuma pemimpin di atas tetap ragu dengan kebijakan itu lantaran mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah,” ucapnya.

Karena itu, Purbaya sempat meminta ke para gubernur itu untuk terlebih dulu memperbaiki tata kelola dan penyerapan duit daerah. Khususnya di dua triwulan terakhir 2025. Bila pengelolaan bagus dan minim penyelewengan, dia percaya ekonomi tumbuh lebih sigap dan anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD) bisa lebih banyak dibanding nan diperkirakan sebelumnya.

Menkeu juga membuka opsi untuk meningkatkan TKD. Ia apalagi menelaah lagi anggaran di akhir triwulan pertama dan menjelang triwulan kedua 2026, kemudian menghitung berapa duit nan bisa ditambah transfer. “Tapi dengan syarat tadi, tata kelolanya sudah baik. Kalau jelek, saya enggak bisa ajukan ke atas. Presiden kurang suka jika itu,” ucapnya.

Tanpa pengelolaan nan baik, kata dia, Presiden Prabowo Subianto tak bakal menyetujui penambahan TKD. Bila ada bukti bahwa tata kelola APBD sudah bagus semua, mestinya kata dia, tak ada masalah transfer wilayah ditambah. Purbaya meminta para kepala wilayah bekerja sama untuk membangun rekam jejak nan baik.

Sebanyak 18 gubernur dari beragam wilayah mendatangi instansi Kementerian Keuangan pada Selasa, 7 Oktober 2025. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan bahwa para kepala wilayah mengeluhkan anggaran nan dipangkas. “Semuanya kami mengusulkan agar tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata dia.

Muzakir menyatakan pemotongan anggaran jadi masalah besar bagi para kepala daerah. Ia meminta pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan usulan dari para gubernur.