Cegah Durian Ilegal Malaysia Masuk, Bea Cukai Perketat Pengawasan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, memperketat pengawasan di airport dan pelabuhan untuk mencegah masuknya durian impor dari Malaysia.

"Kami mengawasi alur keluar masuk produk pertanian impor, baik nan berangkat dari Batam via pesawat ataupun kontainer via Pelabuhan Batu Ampar, apalagi pengeluaran via Telaga Punggur," kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam Evi Octaria, Senin (13/10).

Evi menanggapi berita soal maraknya peredaran durian terlarangan asal Malaysia nan masuk ke Indonesia melalui jalur Batam, Riau, dan Jakarta nan disoroti personil Komisi VI DPR RI Ahmad Labib beberapa hari lalu. Ia mengatakan temuan tersebut tidak spesifik asalnya dari jalur laut alias airport sehingga jajarannya melakukan pengetatan di semua jalur.

"Kami melakukan pengetatan di semua jalur nan mungkin digunakan oleh para pengambil untung nan ilegal," kata Evi.

Mengenai pencegahan masuknya impor durian secara ilegal, Bea Cukai Batam belum menemukan indikasi penyelundupan durian impor terlarangan di Batam.

Sebelumnya, personil Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menyampaikan dirinya menerima banyak laporan dari sejumlah petani durian lokal soal praktik penyelundupan ini dilakukan beberapa pedagang.

Dia mengungkapkan setiap hari lebih kurang 10 ton durian terlarangan masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin resmi. Salah satu oknum penyelundup tersebut diduga secara rutin memasukkan 1 hingga 2 ton durian terlarangan setiap hari ke wilayah Jakarta melalui jalur Batam dan Riau.

Aksi pelaku impor terlarangan ini, kata Labib, telah menciptakan persaingan tidak sehat dan mengganggu kestabilan nilai durian lokal di beragam daerah.

Labib menambahkan kasus durian terlarangan ini hanyalah satu dari sekian banyak corak kejahatan ekonomi nan dilakukan oleh pemain impor bandel di pasar domestik.

Praktik penyeludupan seperti ini, lanjut Labib, tidak hanya merugikan petani dan pelaku upaya kecil, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perdagangan nasional.

(antara/rds)

[Gambas:Video CNN]