Dana Daerah Dipangkas, DPR Minta Pemda Tiru DKI Jakarta dan Bandung

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meminta kepala wilayah untuk tidak mempersoalkan pemotongan anggaran transfer ke wilayah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Ia memastikan, pemotongan nan dilakukan pemerintah tidak menyasar pada Dana Alokasi Umum (DAU) nan menjadi kewajiban. Oleh karenanya, dia memandang pemotongan itu bukanlah masalah mendesak.

"Yang banyak dilakukan pemotongan itu, kan, nan menjadi tanggungjawab daerah. nan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat itu, kan, sebenarnya DAU. DAU itu menyangkut penghasilan pegawai, itu enggak boleh dipotong-potong itu," ujarnya kepada wartawan di Nasdem Tower, Sabtu (11/10).

Fauzi lantas meminta kepala wilayah lain untuk meniru DKI Jakarta, Bandung dan Palembang nan mempunyai keahlian berdikari sehingga tidak lagi berjuntai dengan TKD.

"Kalau keahlian fiskal daerahnya ada, saya rasa enggak ada masalah. Kayak DKI, ini kan enggak tergantung dengan TKD. Kayak misalnya Bandung, Palembang, nan kota-kota besar itu enggak tergantung dengan TKD, lantaran dia keahlian daerahnya ada," tuturnya.

Lebih lanjut, Fauzi memandang, kisruh pemangkasan TKD tidak bakal menjadi polemik jika sedari awal setiap wilayah mempunyai kemandirian fiskal. Karenanya, dia mendorong agar masing-masing wilayah untuk lebih mengefektifkan kemandirian fiskal sehingga tak berjuntai TKD.

"Asal daerahnya punya kemampuan, kemandirian fiskal wilayah itu kudu diefektifkan. Apakah itu dari pajak, dari retribusi, itu kudu dimanfaatkan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti ada sebagian pembangunan di wilayah nan sekarang justru diambil alih pemerintah pusat.

"Kita mau calon bupati, gubernur, kepala wilayah itu, kudu juga mengerti dengan kondisi fiskal alias finansial wilayah masing-masing sehingga antara nan kita bicarakan kudu sesuai," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan TKD Rp649,99 triliun dalam APBN 2026. Ada pengurangan Rp269 triliun dibanding alokasi pada APBN 2025 nan mencapai Rp919,87 triliun.

Delapan belas orang gubernur memprotes kebijakan itu. Mereka datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf namalain Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Gubernur Aceh Mualem menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menyatakan ketidaksepakatan atas pemotongan tersebut.

(tfq/asr)